Komisi E DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Hapus PPDB Sistem Zonasi

SURABAYA, iNews.id – Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah pusat menghapus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Selain karena menyulitkan, sistem baru penerimaan siswa ini juga dinilai memunculkan ketidakadilan bagi siswa.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari mengatakan, sistem ini kurang tepat diterapkan karena sebaran SMA/SMK di sebuah wilayah dengan sebaran populasi penduduk kadang tidak sama. Sebagai contoh di Kota Surabaya, di Kecamatan Genteng ada 4 SMA. Sedangkan di Kecamatan Gunung Anyar sama-sekali tidak ada SMA.

“Nah, bila diterapkan zonasi murni, akan menimbulkan perlakuan yang tidak setara. Ujungnya adalah ketidakadilan bagi para siswa,” kata Agatha di Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Agatha juga menilai, perubahan sistem PPDB dari sistem nilai atau prestasi menjadi sistem zonasi atau domisili, rentan mematikan semangat siswa dalam belajar. Sebab, prestasi atau nilai bagus mereka seolah tidak bermakna, karena harus dipaksa sekolah di dalam zona.

“Umumnya, siswa dengan nilai bagus atau berprestasi, ingin memilih sekolah bagus (favorit). Tetapi, karena ada aturan zonasi, (prestasi) ini seolah percuma,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Agatha memahami bahwa sistem zonasi dibuat karena semangat pemerataan, agar sekolah juga dapat dinikmati oleh siswa yang bertempat tinggal di lingkungan sekitar sekolah. Namun, semestinya aturan tersebut juga tidak meminggirkan hak siswa yang berprestasi.

“Ini bukan hanya tentang masa depan siswa semata, tetapi juga masa depan negara. Peran negara untuk menghadirkan lembaga pendidikan berkualitas perlu terus dikuatkan. Karena itu, penting ditemukan sistem PPDB yang tepat, menjadi pegangan dan tidak berubah-ubah tiap tahun. Sekali lagi, PPDB bukan ajang coba-coba sistem,” katanya.

Agatha mengatakan, pemerintah pusat diharapkan memberi arahan jelas bagi pemerintah provinsi dan kota/kabupaten untuk bersama memperbaiki sistem PPDB.

“Hasil evaluasi Komisi E DPRD Jatim, sistem PPDB 2019 ini tidak adil dan harus dievaluasi total. Perlu ada kajian untuk pemberlakuan sistem kuota atau sistem kombinasi, yakni PPDB yang mengombinasikan beberapa jalur. Antara lain jalur nilai, zonasi, siswa miskin, orang tua pindah kerja, maupun jalur siswa berkebutuhan khusus,” katanya.

Untuk diketahui, PPDB sistem zonasi menuai banyak protes di Jatim. Selain karena dianggap menyulitkan, banyak calon siswa yang tidak bisa memilih sekolah sesuai keinginan.

Sumber: inews.id

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on google
Google+